Nusantara-online.id,Subang,-
Ketua Kelompok Tani (Poktan) Tani Murni, H Yunus enggan memberikan komentar terkait dugaan korupsi berjamaah dengan adanya poktan palsu. Ia menghindar saat dimintakan konfirmasi media terkait Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kebun Bibit Datar (P3 KBD) dan kepemilikan ratusan hektar lahan HGU. Saat ditemui ia meminta awak media agar mencari informasi sendiri lantaran masalah itu sedang dalam penyelidikan Polres Subang.
Diberitakan sebelumnya, dalam program KBD di Desa Pasir Bungur,Kecamatan Purwadadi, Subang, diduga adanya penyalahgunaan wewenang dan korupsi dengan pembentukan Poktan palsu sebagai syarat pencairan anggaran dalam (P3 KBD) Dan 180 hektar Lahan HGU yang dikelola H. Yunus.
Saat ditemui media, H. Yunus mengaku bahwa dirinya memang memiliki lahan 180 hektar dilahan HGU. Namun saat ini sudah tidak ada lagi karena sudah dimiliki oleh para petani.
“Mengenai lahan yang saya kelola di lahan HGU 180 hektar sudah tidak saya kelola lagi, sudah di kelola orang lain dan para petani,” ujarnya, Minggu,(27/06/2021).
Disinggung mengenai adanya indikasi transaksi jual-beli oleh petani di atas lahan itu, ia terkesan mengalihkan jawaban dengan melemparkannya kepada petani.
“Silahkan tanyakan saja dengan petani, dan jangan tanya saya terus, silahkan cari tahu saja nanti juga akan tahu sendiri siapa dalangnya,” elaknya.
H Yunus juga enggan mengomentari adanya dugaan keterlibatan pihak Dinas Pertanian Subang. Ia berkilah masalah itu sudah sampai ke penyidik Polres Subang yang telah mengetahui adanya poktan palsu.
“Saya tidak mau bicara mengenai siapa saja yang terlibat. Cukup saya saja yang tahu, dinilai saja sendiri. Masalah ini sudah sampai ke Polres dan adanya poktan palsu jelas kalau diusut akan diketahui siapa saja yang terlibat,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, aktivitis pertanian, Hamid sangat menyayangkan Ketua Poktan Tani Murni tidak memberikan informasi yang tidak jelas bahkan terkesan menutup-nutupi masalah.
“Sangat disayangkan mengapa Ketua Poktan Tani Murni tidak ingin memberikan penjelasan yang terbuka dan transparan. Mengapa harus menyuruh kita mencari tahu dan harus menebak-nebak. Kalau dia sudah mengetahui sebenarnya seperti apa dan siapa saja yang terlibat harusnya terbuka,” ketusnya.
“Harus diungkapkan dan sampaikan kebenaranya, jangan terkesan mengajak main tebak-tebakan. Ini terkait anggaran pemerintah untuk membantu rakyatnya, bukan untuk ajang korupsi,” timpalnya lagi.
Ia juga mengaku merasa heran saat mengetahui Ketua Poktan tidak lagi memiliki lahan, “Tentu jadi tanda tanya besar, ada apa ini?,” Imbuhnya.
Ia juga meminta penyidik Polres Subang dapat mengusut tuntas permasalahan itu dan memproses para oknum yang terlibat agar para petani mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan.
Terpisah, Ketua DPAC Laskar Garuda Indonesia, Denny Dermawan menyampaikan terkait masalah itu, pihaknya menduga adanya indikasi korupsi berjamaah oleh oknum pelaksanaan program, “Ini makin jelas banyak oknum yang terlibat di dalamnya,” tukasnya.
Ia mengungkapkan, sebelumnya pihaknya pernah tidak diizinkan masuk saat pertemuan antara pihak dinas dan ketua poktan, “Saat itu pintu gerbang sengaja tidak dibukakan, dari situ saja sudah terlihat masalah ini sengaja ditutup-tutupi, dan tidak transparan,” tandasnya.
Denny menegaskan, akan terus mengawal permasalahan itu. Bahkan mengaku telah menjadwalkan akan mendatangi Distan Subang, “Seharusnya kami sudah mendatangi Distan. Tapi karena berapa hari yang lalu Pemkab Subang lockdown dan perkantoran tutup maka kami akan jadwalkan minggu depan,” pungkas Denny.(Wan)
