Nusantara-online.id,Subang – Ratusan massa gabungan ormas dan LSM dari Perkumpulan Jampang Pantura, LSM AKSI (Anti Korupsi Seluruh Indonesia), LSM Pendekar dan LSM ALSIS, mendemo Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang menuntut penegakkan hukum atas sejumlah kasus dugaan korupsi di Kabupaten Subang, Kamis (20/1/2022).

Ratusan massa aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polres Subang,Jawa Barat.

Dalam orasinya, para pimpinan LSM dan ormas pendemo tersebut meminta aparat hukum khususnya kejaksaan negeri agar mengusut berbagai kasus. Diantaranya kasus korupsi SPPD Fiktif DPRD Subang.

H. Warlan SE, Koordinator pendemo yang juga Ketua LSM AKSI, mengayakan,kasus SPPD fiktif DPRD Subang dengan dua terpidana yakni mantan Sekda Subang H Aminudin dan Staf Setwan Johan Maydar, belum selesai.

“Kasus SPPD fiktif ini belum selesai,” teriak Warlan dalam orasinya.

Dia mengaku memiliki dokumen putusan pengadilan SPPD fiktif yang didalamnya mengindikasikan keterlibatan unsur pimpinan DPRD kabupaten Subang, saat kasus itu terjadi.

Karena itu, pihaknya akan melakukan pelaporan baru kasus SPPD Fiktif dengan sejumlah bukti baru berdasarkan dokumen pengadilan tersebut. Sebab pihaknya mempertanyakan kemana aliran uang kasus SPPD senilai Rp 835 jutaan itu dinikmatinya.

“Saya akan bikin laporan baru soal kasus SPPD tersebut, di situ jelas ada kerugian negara Rp835 jutaan, kita pertanyakan kemana uang itu, siapa saja yang menikmatinya. Ini kan harus diusut,” tegasnya.

Pihaknya juga menyebut, SPPD itu jelas dilakukan berdasarkan rapat bamus DPRD, sehingga tidak mungkin tidak diketahui oleh pimpinan dewan.

“Kalau memang di kasus itu ada tandatangan pimpinan yang dipalsukan, kenapa tidak dilaporkan ke penegak hukum, kenapa juga tidak dilakukan uji labfor untuk memastikan otentikasi tandatangan tersebut. Kalau benar ada pemalsuan, itu jelas ranah pidana umum,” tuturnya.

Karena itu, pihaknya mendesak Kejari Subang agar membuka kembali dan melanjutkan penuntasan kasus SPPD Fiktif tersebut.“Harusnya di kasus ini ada tersangka baru kalau penegakkan hukumnya dituntaskan,”tukasnya.

Jurnalis Nusantara:Merwan