Nusantara-online.id,Subang -Maraknya Dugaan Korupsi Dan penyimpangan Dana Desa di Kabupaten Subang menjadi sorotan ormas Kujang Padjajaran Nusantara (KPN).

Salah satunya,Dugaan Korupsi dan penyimpangan Dana Desa (DD) di Desa Ciberes,Kec.Patokbeusi Kabupaten Setempat.

Dugaan Korupsi, dan Penyimpangan Dana Desa (DD) dikabupaten subang ini mengacu ke oknum kades.Salah satunya di Desa Ciberes,”ungkap Arnold Ketua OKK DPD KPN Subang,pada Senin (26/07/2023).

“Kami ormas KPN ada bukti-buktinya,terkait hal tersebut,”jelasnya seraya pejabat penguna anggaran itu adalah kepala desa.

Arnold dan rekan-rekan yang tergabung di dalam ormas KPN akan mengadakan Audiensi mulai dari tingkat kecamatan sampai kekabupaten bila perlu sampai Kementrian desa dipusat.

Benar,ada dugaan menguat korupsi dan penyimpangan dana desa (DD) yang diduga kuat dilakukan oknum-oknum para kepala desa dikabupaten subang jawa barat ini,”ungkapnya lagi.

Selain mempunyai bukti bukti yang kuat,ormas dan para pentolan Kujang Padjajaran Nusantara (KPN) akan melaporkan para oknum kades ke kejaksaan negeri (Kajari) subang.

Ya,Sebelum KPN menyerahkan bukti-bukti ke Kejari,ormas KPN akan melakukan audiensi lebih dulu di kantor kecamatan patokbeusi.”ujar dia menambahkan.

Kepada Wartawan,Ketua umum (Ketum) Ormas Kujang Padjadjaran Nusantara, Yogaswara Firdaus,S.Pd, dirinya mendukung sepenuhnya bila rekan-rekan anggotanya yang berada di kabupaten Subang,akan mengadakan audiensi.

“Ini sebagai sosial kontrol,sudah seharusnya kita ikut mengawasi dan melakukan tindakan tegas kepada para oknum-oknum yang diduga korupsi dan melakukan Penyelewengan dan merugikan keuangan negara.

Pasalnya,kata dia seluruh desa yang ada dikabupaten subang,terkait pengelolaan dana desa (DD) Khususnya tingkat desa belum pernah terekspos.dan diduga kuat mengangkangi Undang-undang keterbukaan informasi Publik.

Sekecil apapun,pengunaan dana desa (DD),yang mengunakan keuangan negara wajib terekspos.

“Ini sebaliknya,seluruh desa belum pernah terekspos,mulai dari pembangunan dan keuangan desa,”imbuhnya.

Pentolan ormas KPN ini pula berjanji akan turun dan mengawal dugaan korupsi dan penyimpangan dana desa (DD) diwilayahnya.

”Kami ormas (KPN-red) siap mengawal laporan dugaan korupsi dan penyimpangan dana desa,mulai dari tingkat kabupaten,provinsi bila perlu sampai kekementrian desa,”tegas Pria Sarjana Pendidikan itu,Yogaswara Firdaus,.S.Pd.

Reporter:Merwan,.SH