Pesawaran,Nusantara-online.id,-Sebanyak 12 Ketua Organisasi Wartawan dari 14 organisasi serupa yang ada di Kabupaten Pesawaran, Sepakat melayangkan surat untuk audensi dengan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, guna mempertanyakan sekaligus meminta penjelasannya, terkait legalitas dan peruntukannya atas Pembangunan Gedung Balai Wartawan (PWI) yang baru saja diresmikan pada Kamis, 12 Oktober 2023.

Ke 12 Organisasi Wartawan Kabupaten Pesawaran tersebut, antara lain; Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pesawaran (FKW-KP), Kowapi, FPII, IJKP, PPWI, KWRI, PWRI, AWPI, IWAPES, KWP, PJS dan Ikatan Wartawan Online Indonesia  (IWOI) Kabupaten Pesawaran.

Sedang yang melatar belakangi para ketua dari 12 organisasi wartawan, yang meminta agar Bupati merespon keinginan mereka untuk bertemu, mereka beralasan karena sejak dilaksanakannya peletakan batu pertama pembangunan gedung, sampai rampung dan diresmikannya, mereka merasa tidak pernah disentuh, apalagi dilibatkan.

” Benar, kami 12 ketua organisasi wartawan Kabupaten Pesawaran telah sepakat untuk beraudensi dengan Bupati, kami ingin bertanya terkait legalitas pembangunan gedung yang dibiayai dari APBD dan diatas lahan milik Pemkab Pesawaran tersebut,” ucap Ketua IWOI Pesawaran, Okvia Niza, Senin (16/10/23)

” Sekalian kami mau tanya, itu gedung buat Wartawan yang tergabung di PWI Pesawaran saja, atau bagaimana ?!,” tambahnya.

Sebab sambungnya, sungguh sangat bertolak belakang dan rancu, kalau dikatakan gedung itu diperuntukkan untuk semua wartawan dari semua organisasi wartawan yang ada di kabupaten setempat. Kalau sejak dari sebaran undangan untuk menghadiri peresmian gedung Balai Wartawan, itu dilakukan dan hanya menggunakan undangan berlogo PWI Pesawaran saja, tidak ada yang lain.

” Sekarang gimana kita tidak mengatakan itu gedung hanya dipersembahkan buat PWI saja, kalo dari peletakan batu pertama, undangan peresmian dan panitianya saja, semua di lakukan dan dilaksanakan oleh orang-orang PWI dan logo yang dipampang juga baik di undangan dan di gedung, cuma logo PWI saja,” tegasnya.

Padahal terangnya, dari awal perencanaan, pengajuan sampai persetujuan DPRD dan lelang proyek itu disebut untuk Pembangunan Balai Wartawan, tidak ada kalimat PWI tercantum disitu.

” Nah, kalau faktanya ada tercantum kalimat dan logo PWI di gedung itu, kami rasa wajar kalau itu, kami pertanyakan,” ujarnya.

Hal senada ditambahkan Ketua Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia ( KO- Wapi ) Kabupaten Pesawaran, Dahron Sungkai menegaskan, tentang perlunya juga  meminta penjelasan kepada Bupati dan DPRD Pesawaran, terkait anggaran tiap tahunnya, yang digelontorkan Pemkab kepada semua organisasi wartawan selama ini.

Sebab menurutnya, selama ini yang diketahuinya telah terjadi ketimpangan yang sangat mendalam dan memprihatinkan, yang diterapkan Pemkab kepada setiap  organisasi  wartawan yang ada dan telah  terdaftar di Pemkab setempat.

” Kami hanya ingin perlunya diterapkan kesetaraan yangPemkab, terutama menyangkut anggaran apapun yang diberikan kepada setiap organisasi wartawan yang ada di kabupaten ini,” ungkapnya

” Selama ini, bisa kita lihat sendiri bersama, ada organisasi yang begitu dimanja dan dinina bobokkan Pemkab, tapi banyak juga yang dimasak bodohkan (dicuekin) saja, Nah penerapan pilih kasih seperti ini, sebaiknya dihilangkan saja, demi untuk tetap terjalin eratnya, rasa kebersamaan dan rasa memiliki bersama di kabupaten kita ini, inginnya. (tim)