Katibung,Nusantara-online.id,-Modus berbekal surat perintah fotocopy dari Dinas Perhubungan pemprov lampung , oknum ( MARZUKI) melakukan pungli di dermaga pelabuhan rakyat Sebalang desa tarahan kec.katibung, kab Lampung Selatan, Demi kepentingan pribadi Dengan modus uang kebersihan. Kamis 22/02/2024

Oknum mengaku telah menerima SK dan di berikan SPT oleh dinas perhubungan provinsi lampung untuk mengelola aset pemprov lampung yang bermula di kuasai oleh dinas pariwisata ekonomi kreatif pemprov di peralihkan peruntukan nya kepada dinas perhubungan provinsi lampung.

Oknum tersebut melakukan Pungli dengan modus uang kebersihan untuk memperkaya diri sendiri kepada para pengunjung dan masyarakat yang sengaja ingin berkunjung dan memancing dipelabuhan rakyat di kenai biaya berkisaran mulai Rp. 5000 hingga puluhan ribu rupiah.

Untuk memastikan kebenaran nya tim media investigasi kelapangan pada hari jumat (9/02/2024 ) untuk meminta keterangan kepada para pengunjung dan pemancing,serta mengkomfirmasi langsung kepada oknum tersebut (marzuki) menyatakan kebenarannya, bahwa memang di pungut uang kebersihan.

“Ya betul saya pintai uang kebersihan, saya dari syahbandar. Saya yang kelola ”jelas marzuki. Terekam video kamera Hp Awak media

Awak media lanjut lihat di sekeliling area kantor dan area dermaga pelabuhan rakyat yang berada di dusun sebalang,desa tarahan kec.katibung kab. Lampung selatan. mendapatkan temuan lain nya seperti lampu penerangan akses jalan di dalam kantor maupun di area dermaga yang menggunakan tenaga surya yang memakai daya baterai aki rata rata aki tersebut sudah tidak berada lagi pada tempat nya. hilang kah? ada yang mencurinya kah ?.

Demi melengkapi pemberitaan Tim awak media langsung komfirmasi terkait oknum yang melakukan pungli tersebut langsung ke ka Dishub Pemprov Lampung, (Bambang Sumbogo,SE.MM) melalui chat Watshap dan beliau mengarahkan untuk koordinasi langsung kepada ka UPTD kepelabuhan bapak (Maryanto) Dishub Provinsi Lampung.

Langsung saja tim media meluncur ke kantor dishub pemprov lampung dan menemui bapak maryanto dan meminta keterangan terkait legalitas Sk.dan SPT yang di keluarkan/di tetapkan pada tanggal 17 juli 2023 dan berakhir 31 desember 2023.dan mengajukan pertanyaan terkait kewenangan oknum tersebut.dan bapak maryanto menjelaskan

“tidak ada SK yang di keluarkan hanya SPT itupun untuk mengawasi menjaga dan merawat, bukan untuk mengelola aset pemprov, terkait aset pemprov betul sudah di peralihkan dari dinas pariwisata dan ekonomi kreatif provinsi ke Dishub provinsi lampung tetapi kalau kantor dan dermaga itu masih dalam kuasa KSOP belum di serah terimakan” ucapnya

“ untuk kantor dan pelabuhan/dermaga silahkan abang komfirmasi ke KSOP panjang”lanjutnya

untuk kedepannya Ka UPTD kepelabuhan Dishub provinsi lampung (Maryanto) menyatakan untuk kedepan nya akan di tata , di rapihkan dan di tertibkan.

“untuk kedepan nya bang untuk yang berada di aset pemprov dishub kita akan tertibkan agar tertata dan rapih “, ucapnya , Ka UPTD kepelabuhan pemprov lampung.

Beralih Tim lanjut menuju kantor KSOP pelabuhan panjang,Bandar Lampung,provinsi lampung

“karena kebetulan anggota KSOP yang di kantor sedang tidak ada pak sedang ada acara di bandung, dan aktif nya hari senin” jelasnya salah satu penjaga pos penjagaan.

Sampai berita ini di terbitkan tim belum bisa komfirmasi Ke KSOP pelabuhan panjang di kel. Panjang, kota bandar lampung, provinsi lampung.

Dalam hal ini memang perlu adanya EVALUASI dalam merekrut petugas atau kepercayaan korlap yang di tetapkan dan yang benar benar berkompten dalam hal ini, Ka Dishub Pemrov Lampung harus menindak Tegas, segera di adakan Evaluasi jangan sampai memelihara dan merekrut orang-orang yang tidak pas dan tidak amanah. sehingga bisa meresahkan masyarakat lainnya.

Tim media berharap kepada Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Lampung untuk segera evaluasi terkait oknum yang mengatasnamakan petugas dishub atau syahbandar tersebut dan segera di lakukan tindakan tegas berupa pencabutan SK jika memang ada nya SK dan juga pembekuan surat perintahnya dan di berikan sangsi sebagai pelajaran karena telah menyalahi aturan yang berlaku dan membodohi masyarakat setempat serta menyalahi wewenang dan di duga Telah melakukan kegiatan ilegal pungli mengatasnamakan KSOP dan Dishub Pemprov Lampung.
(Arahman)